JAKARTA, crowdpainter.com – Ketua Umum EN-LMND, Muhammad Asrul memandang bahwa peluang terjadinya politisasi identitas hingga penyebaran hoaks pemilu sangat besar terjadi. Sebab, beberapa faktor penyebabnya akan muncul dan harus diantisipasi oleh semua stakeholders.
“Menguatnya politisasi identitas, hoaks dan lain-lain sebenarnya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kalau kita amati sampai hari ini adalah minimnya politik gagasan dan ide,” kata Asrul dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/5).
Sebagai aktivis pergerakan pemuda dan Mahasiswa, ia berpandangan bahwa munculnya politisasi identitas ini karena elemen masyarakat Indonesia cenderung terjebak pada situasi politik yang kuantitatif. Maka situasi kurang baik ini perlu dicegah semaksimal mungkin oleh semua komponen, baik masyarakat, pemerintah, penyelenggara pemilu hingga aparat keamanan dan penegak hukum.
Hal ini dilakukan agar politik 2024 lebih bisa menguatkan politik gagasan dan ide yang lebih kualitatif ketimbang melakukan black campign atau kampanye hitam, penyebaran hoaks dan fitnah serta politisasi identitas baik agama maupun rasial.
“Gagasan dan ide dari elit politik hari ini sangat minim ya untuk bisa menggeser politik kuantitatif tadi agar bisa didorong politik yang mengedepankan gagasan dan ide atau kualitatif,” tuturnya.
Dalam memerangi berita hoaks yang acap kali memperburuk situasi demokrasi yang berjalan, menurut Asrul tidak hanya tanggung jawab masyarakat, akan tetapi menjadi tanggung jawab elite politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan semua stakeholder yang ada.
“Soal berita hoaks dan fitnah yang harus dilakukan adalah ini butuh peran dari semua elemen mulai dari parpol, figur dan penyelenggara pemilu termasuk aparat penegak hukum untuk bisa direduksi,” kata Asrul.
Kemudian, tataran elit politik maupun partai politik juga harus mampu mengedepankan politik yang guyub dan narasi-narasi pertentangan antara yang satu figure dengan figure lainnya sudah harus diminimalisir dan diarahkan pada pertentangan gagasan, ide untuk kemajuan bangsa dan Negara.
“Harus ada langkah strategis dan substantif dari pemerintah untuk mendorong penguatan literasi, karena negara kita literasi dasarnya sangat rendah dan ini pasti berhubungan dengan sektor pendidikan kita hari ini. Butuh evaluasi terhadap sistem dan kurikulum pendidikan,” sarannya.
