JAKARTA, crowdpainter.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa persoalan perbedaan angka Rp349 Triliun yang sempat mencuat dan menjadi perdebatan publik akhirnya sudah selesai.
Pasalnya kata Mahfud, baik dirinya sebagai Menko Polhukam maupun Ketua Komite PP-TPPU pun sudah melakukan sinkronisasi data tersebut dengan Kementerian Keuangan.
“Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antar Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK tentang dugaan pencucian uang,” kata Mahfud MD dalam keterangannya seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (31/3).
Ia menegaskan bahwa total Rp349 Triliun yang menjadi persoalan itu berasal dari 300 surat yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kementerian Keuangan sejak tahun 2009.
Angka tersebut sudah sesuai dengan data yang sempat dipaparkan di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada hari Rabu (29/3) kemarin.
“Angka agregat Rp349 T dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR,” jelasnya.
Oleh sebab itu, saat ini Mahfud MD menyatakan bahwa tim sedang fokus pada penegakan hukum dari kasus yang bernilai fantastis itu.
Sekarang tinggal penegakan hukumnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa data dugaan transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud MD di RDP dengan Komisi III DPR RI kemarin sesuai dengan data yang dimiliki Kemenkeu. Persoalan perbedaan angka menurutnya, karena data milik Kemenkeu yang berbentuk pie chart ditransformasikan dalam bentuk tabel, terlihat angka yang sama. Namun, data Kemenkeu hanya mencantumkan pegawainya yang terlibat.
Terlihat data yang menyangkut pegawai Kemenkeu lebih kecil, yaitu Rp22 triliun, karena Rp13 triliun merupakan surat yang dikirim ke APH. Bila ditotal, angka tersebut juga berjumlah Rp35 triliun.
“Cara menunjukkannya kami pakai pie chart tadi, versi lain ada? Ada ya gapapa, tetapi bukan data yang berbeda, itu poin utamanya, bukan data yang berbeda,” tegas Suahasil hari ini.
